CIREBON, ZONACIREBON – Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata komitmen moral dan profesional para kepala perangkat daerah.
Hal itu disampaikannya saat memimpin apel pagi di halaman Balai Kota Cirebon, Rabu (30/4/2025).
“Yang sebenarnya ditandatangani hari ini adalah kesediaan kita untuk memberikan segenap kemampuan dalam pelayanan publik. Ini bukan soal tanda tangan di atas kertas, tapi soal komitmen yang lahir dari hati,” tegas Effendi Edo dalam sambutannya.
Baca Juga:Persib Hadapi Tantangan Berat Lawan Malut United di Lanjutan Liga 1, Ini KesiapannyaPrabowo Bahas Evaluasi Direksi BUMN dan Dukungan untuk Palestina di Istana Merdeka
Ia menjelaskan, Pakta Integritas mencerminkan nilai moral dan etika jabatan, sedangkan Perjanjian Kinerja adalah rencana kerja yang dapat diukur, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan.
“Dua hal ini ibarat dua sisi dari satu mata uang. Satu bicara soal karakter, satu lagi soal kompetensi. Dan keduanya mutlak dimiliki oleh kepala perangkat daerah,” ujar wali kotq yang akrab disapa Edo ini.
Edo juga menekankan pentingnya peran kepala dinas dalam menjalankan roda pembangunan. Ia mengingatkan bahwa perangkat daerah tidak bisa hanya berfungsi sebagai unit administratif, melainkan harus menjadi lokomotif penggerak pembangunan yang selaras dengan visi Kota Cirebon: Setara Berkelanjutan.
“Tahun ini kita menghadapi tantangan berat, mulai dari percepatan pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, hingga adaptasi terhadap dunia digital yang bergerak cepat,” katanya.
Ada tiga fondasi utama yang ditekankan Edo dalam pelaksanaan kinerja: integritas, dampak nyata, serta kolaborasi dan akuntabilitas.
Pertama, integritas menjadi dasar dari seluruh kinerja. “Tanpa integritas, semua target kinerja akan rapuh. Kepala perangkat daerah harus menjadi teladan, bukan hanya dalam ketaatan aturan, tapi juga keberanian mengambil keputusan yang benar, meski tidak populer,” ujarnya.
Kedua, ia menekankan pentingnya dampak nyata dari program kerja. “Tidak boleh ada program yang hanya bagus di laporan tapi tidak terasa manfaatnya di lapangan,” tegasnya.
Baca Juga:Komisi II DPRD Kota Cirebon Beri Catatan LKPj Wali Kota 2024: Soroti PAD, Kawasan Kumuh, dan BanjirProduksi Perikanan Kabupaten Cirebon Tembus 44 Ribu Ton, Inilah Langkah DKPP
Ketiga, Edo menyerukan penguatan kolaborasi dan akuntabilitas antarorganisasi. Ia mendorong komunikasi antar dinas, pemanfaatan teknologi, serta budaya saling mengawasi untuk membangun pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab.