CIREBON – Komisi II DPRD Kota Cirebon memberikan sejumlah catatan penting sebagai rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun 2024.
Catatan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), serta Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Senin (28/4/2025), di ruang serbaguna DPRD.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah SSos MAP, menekankan perlunya percepatan penyelesaian berbagai permasalahan yang tercantum dalam LKPj 2024.
Baca Juga:Produksi Perikanan Kabupaten Cirebon Tembus 44 Ribu Ton, Inilah Langkah DKPP Kabar Baik untuk Persib! David da Silva Siap Tampil Kontra Malut United
Salah satunya adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih belum maksimal.
“Pada LKPj 2024, kami mencatat perlunya tindak lanjut untuk peningkatan PAD, karena capaian yang ada masih jauh dari harapan,” ungkap Handarujati.
Anggota Komisi II, Abdul Wahid Wadinih SSos, juga menyoroti persoalan kawasan kumuh di Kota Cirebon.
Meski jumlahnya mulai berkurang, menurut politisi PKB ini, masih ada kawasan yang membutuhkan penanganan serius.
“Untuk DPRKP, kami mengingatkan agar penanganan kawasan kumuh tetap menjadi prioritas. Selain itu, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga harus terus didorong, karena masih ada sekitar 3.000 penerima program yang perlu mendapat perhatian,” jelas Wahid.
Sementara itu, catatan untuk DPUTR antara lain terkait penanganan banjir. Ditegaskan Handarujari, Komisi II meminta agar Pemkot segera menyelesaikan pembangunan kolam retensi dan menyiapkan pompa air di titik-titik rawan banjir.
Tak hanya itu, pembebasan lahan parkir di kawasan Benda Kerep juga menjadi sorotan, lantaran belum tuntas meski telah menjadi catatan sejak LKPj 2023.
Baca Juga:Cetak Brace saat Lawan PSS Sleman, Tyronne del Pino Dekatkan Persib Bandung dengan Trofi Liga 1 2024/2025342 Petugas Haji 2025 Siap Bertugas di Tanah Suci, Ini 3 Pesan Penting Dirjen Kemenag
“Kami berharap, Pemkot Cirebon dapat menjadikan seluruh catatan ini sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depan. Ini merupakan persoalan serius di tiap SKPD,” tegas politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Andru seperti dilansir laman resmi DPRD Kota Cirebon.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri anggota Komisi II lainnya, yakni Anton Octavianto SE MM MMtr, dan Tommy Sofianna SH. ***